[Unpad.ac.id, 09/06/2015] Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Yuswanda A. Temenggung mengatakan, posisi Indonesia dalam mewujudkan diri sebagai poros maritim dunia dinilai lambat. Hal ini disebabkan orientasi kebijakan Pemerintah terkait tata ruang masih belum menyentuh unsur kelautan.
Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Yuswanda A. Temenggung saat menjadi keynote speaker pada Seminar dan Lokakarya Kelautan Nasional 2015, Selasa (09/06) di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Bandung. (Foto: Dadan T)
“Kalau diibaratkan kecepatan sebagai negara poros maritim itu sekitar 100 km/jam, kita masih berjalan sekitar 20 km/jam saja,” ungkap Yuswanda saat menjadi Keynote Speaker dalam “Seminar dan Lokakarya Kelautan Nasional 2015: Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”, Selasa (09/06) di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung.
Menurut Yuswanda, jika ada penyusunan rencana tata ruang wilayah, matriks dasarnya masih sebatas pada tanah. Sehingga ujung-ujungnya jika berbicara menyangkut tata ruang, orientasinya masih pada akses tanah.
“Sementara harusnya, sebelum kita berbicara poros maritim, negara kita ini harus jadi dulu negara maritim,” jelasnya.
Keadaan saat ini pula, kebijakan mengenai kelautan di Indonesia belum dikolaborasikan dengan kebijakan tata ruang lainnya. Ia mencontohkan beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah, seperti UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, hingga UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, masih berjalan sendiri-sendiri.
Padahal menurutnya, salah satu langkah untuk menjadi negara maritim adalah memadukan unsur wilayah darat, pesisir, dan laut ke dalam satu kesatuan kebijakan. Hal inilah yang mesti dibenahi ulang oleh Pemerintah untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah secara parsial.
“Tidak mungkin pesisir bisa maju sendiri kalau darat dan laut juga tidak didorong pula,” ujar lulusan Program Doktor bidang Urban Land Development and Management pada Institut Francais d’Urbanisme (IFU) – Universite Paris 8, Perancis.
Di hadapan akademisi dan peserta seminar, Yuswanda berharap dapat menghasilkan gagasan kebijakan tata ruang yang dapat memadukan tiga unsur tersebut.
Seminar ini diinisiasi atas kerja sama Fakultas Hukum dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unpad dalam rangka memperingati Hari Laut Dunia yang jatuh pada 8 Juni lalu. Seminar ini dibuka secara resmi oleh Rektor Unpad, Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, dr.
Acara diisi dengan dua seminar nasional bertema “Mewujudkan visi poros maritim dunia” dan lokakarya perumusan perwujudan visi poros maritim dunia pada Rabu (10/06) di Auditorium Gedung Mochtar Kusumaatmadja dan Ruang Serba Guna (RSG) Gedung II Lantai 4, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung.*
Laporan oleh Arief Maulana/mar
The post Orientasi Kebijakan Pemerintah Terkait Tata Ruang Perlu Sentuh Unsur Kelautan appeared first on Universitas Padjadjaran.